Perlindungan Khusus

    Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani

  1. Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA? ( Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Instruksi/ Surat Edaran  Walikota)
  2. Apakah ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS? (Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Walikota)
  3. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA
  4. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS ?
  5. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?
  6. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama Lembaga layanan seperti contoh :
    (a) P2TP2A/sejenisnya
    (b) Puskesmas Mampu Penanganan Kekerasa terhadap Anak
    (c) UPPA
    (d) PPT
    (e) Shelter
    (f) Rumah Aman
    (g) RPSA
    (h) BNN daerah
    (i) Klinik VCT
  7. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?
  8. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak terinfeksi HIV/AIDS?
  9. Apakah semua anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA terlayani? Jika Ya, berapa jumlahnya? berikan jumlah pada catatan sesuai dengan format tersebut
    (a)…..anak dan orangtua yang melaporkan
    (b)…..anak yang mendapatkan layanan kesehatan
    (c)….anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial
    (d)…..anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
    (e)…. anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan
  10. Apakah semua anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani ? Jika Ya, berapa jumlahnya? sebutkan jumlah pada catatan dengan format tersebut
    (a)….. anak dan orangtua yang melaporkan
    (b)…. anak yang mendapatkan layanan kesehatan
    (c)… anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial
    (d)…. anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
    (e) …. anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan
  11. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA? Jika Ya, apa jenis pelatihannya?
    (a) KHA
    (b) Sistem pencatatan dan pelaporan
    (c) Psikososial
    (d) Manajemen kasus
  12. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS?
    1. KHA
    2. Sistem pencatatan dan pelaporan
    3. Psikososial
    4. Manajemen kasus
  13. Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA
  14. Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak terinfeksi HIV/AIDS?
  15. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi
    HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Layanan
    (b) Program
    (c) Anggaran
    (d) SDM
    (e) Sarana dan prasarana
  16. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi
    HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) PATBM/sejenisnya
    (b) Layanan
    (c) Program
    (d) Anggaran
    (e) SDM
    (f) Sarana dan prasarana
    (g) Layanan spesifik
  17. Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Layanan
    (b) Program
    (c) Anggaran
    (d) SDM
    (e) Sarana dan prasarana
  18. Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Penggalangan dana
    (b) Tidak memberitakan anak korban
    (c) Ruang Konsultasi di Media
  1. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?

Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani

  1. Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? (berupa Peraturan Daerah/ Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Walikota)
  2. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?
  3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan, dan penelantaran?
  4. Apakah ada mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?
  5. Apakah ada mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan?
  6. Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, dan penelantaran?
  7. Apakah sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan sistem informasi online perlindungan perempuan dan
    perlindungan anak (SIMFONI PPA)?
  8. Apakah semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan?

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada catatan dengan format tersebut

….. Anak yang melaporkan

….. Anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

….. Anak yang mendapatkan layanan sosial

….. anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

…. anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan

  1. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? (misal : pelatihan Konvensi Hak Anak, sistem pencatatan dan pelaporan, reintegrasi sosial, manajemen kasus)
  2. Apakah ada konselor, psikolog, dan psikiater di lembaga layanan?
  3. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran (misalnya : layanan, anggaran, SDM, sarana dan prasarana)
  4. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran? (misal : PATBM/sejenisnya, Layanan, Program, Anggaran, sarana dan prasarana)
  5. Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? (misal : PATBM/sejenisnya, Layanan, Program, Anggaran, sarana dan prasarana)
  6. Apakah ada kemitraan dengan media massa tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran? (misal : anggaran, pemberitaan)
  7. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, dan penelantaran (misal : produk, metode, teknologi)

Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

  1. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pencegahan dan penanganan Pekerja Anak? (misal :  Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran  Walikota)
  2. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan Pekerja Anak?
  3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak Anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk? Misal :
  4. P2TP2A/sejenisnya
    (b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak
    (c) UPPA
    (d) LKKS
    (e) Shelter
    (f) Rumah Aman
    (g) RPSA
    (h) UPT PPA
  5. Apakah ada SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?
  6. Apakah ada mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak?
  7. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, anak bekerja dan anak yang ditarik dari BPTA?  Jika Ya, lembaga apa yang melakukan? misal
    (a) Pengawasan Tenaga Kerja
    (b) Dinas Tenaga Kerja
    (c) LSM Peduli Anak
    (d) Gugus Tugas DEKELA
  8. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (misal : Layanan, Program, Anggaran, SDM, sarana dan prasarana)
  9. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak?
  10. Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk? (misal : Kebijakan perusahaan, Produk, Program (CSR)
  11. Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk? (misal : Pendanaan, Kebijakan media dalam Perlindungan Anak)
  12. Apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA?
    Jika Ya, layanan apa yang diperoleh oleh anak yang ditarik dari BPTA? (misal : Akta kelahiran, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial)
  13. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak? (misal : Produk, Metode, Teknologi)

Anak korban bencana dan konflik yang terlayani

  1. Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana dan konflik? (misal : Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran Walikota)
  2. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan Konflik?
  3. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) P2TP2A/Sejenisnya
    (b) PPT
    (c) Shelter
    (d) RPSA
    (e) Tim Reaksi Cepat Bencana
  4. Apakah tersedia fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Shelter yang aman
    (b) Tenda yang melindungi anak
    (c) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
    (d) Makanan yang sesuai usia anak
    (e) Pengisian waktu luang bagi anak
    (f) Ketersediaan fasilitas belajar
    (g) Trauma healing/ penguatan motivasi
    (h) Sandang
    (i) Fasilitas belajar
    Apakah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak?
  5. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?
  6. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik?
  7. Apakah semua anak korban bencana dan konflik terlayani? Jika Ya, berapa jumlahnya?
    (a) ….. anak dan orangtua yang melaporkan anak di pengungsian
    (b) …..anak yang mendapatkan layanan kesehatan
    (c) …. anak yang mendapatkan layanan sosial
    (d) ….. anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (terutama indikasi trafficking anak)
    (e) …. anak yang mendapatkan reintegrasi sosial dan pemulangan
    (f) ….. Anak yang mendapatkan akses pendidikan(indikasi sekolah DO)
    (g) ….Layanan Home Visit pasca pengungsian
  8. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban bencana dan Konflik?

(a) KHA
(b) Sistem pencatatan dan pelaporan
(c) Psikososial
(d) Manajemen kasus
(e) Trauma Healing

  1. Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan korban bencana dan konflik?
  2. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Layanan
    (b) Trauma healing
    (c) Sandang
    (d) Pangan
    (e) SDM
    (f) Sarana dan prasarana
  3. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) PATBM/sejenisnya
    (b) Layanan
    (c) Sandang
    (d) Pangan
    (e) Trauma healing
    (f) Anggaran
    (g) SDM
    (h) Sarana dan prasarana
    (i) Layanan spesifik
  4. Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Layanan
    (b) Trauma Healing
    (c) Sandang
    (d) Pangan
    (e) Anggaran
    (f) SDM
    (g) Sarana dan prasarana
  5. Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana, konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Pengalangan dana
    (b) Ruang Konsultasi di Media
    (c) Informasi/berita positif bagi korban
  6. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Kebijakan
    (b) Program spesifik bencana dan konflik
    (c) Mekanisme penanganan
    (d) Pengembangan jaringan
    (e) Pemanfaatan teknologi

Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani

  1. Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas? (misal : Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran Walikota)
  2. Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi? (misal : Peraturan Daerah (b) Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran Walikota)
  3. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi?
  4. Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas?
  5. Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas?
    Jika Ya, diperuntukan bagi penyandang disabilitas apa saja?
    (a) Anak disabilitas penglihatan
    (b) Anak disabilitas pendengaran
    (c) Intelektual anak disabilitas intelektual
    (d) Anak disabilitas fisik
    (e) Anak disabilitas sosial
    (f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
    (g) Anak dengan gangguan spectrum aituisma
    (h) Anak dengan gangguan ganda
    (i) Anak lamban belajar
    (j) Anak dengan kesulitan belajar khusus
    (k) Anak dengan gangguan komunikasi & wicara
    (l) Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa
  6. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas? Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?
    (a) Pendataan dan pemutahiran data
    (b) Sosialisasi
    (c) Pelatihan orang tua anak disabilitas
    (d) Bantuan keuangan
    (e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas
    (f) Bantuan peralatan/ sarana prasarana
  7. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? Jika Ya, apa bentuknya?
    (a) Transportasi
    (b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah
    (c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah
    (d) Fasilitas dan desain bangunan publik
    (e) Sarana dan prasarana pariwisata
  8. Apakah ada anak kelompok minoritas dan terisolasi? Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?
    (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
    (b) Ada akses pendidikan
    (c) Ada jaminan kesehatan
    (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
    (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua
  9. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir? Jika Ya, apa jenis pelatihannya?
    (a) Konvensi Hak Anak (KHA)
    (b) CRPD (Konvensi tentang Hak-hak Orang dengan Disabiltas)
    (c) Latihan sensitivitas tentang disabilitas
    (d) Sistem Perlindungan Anak (SPA)
    (e) Sistem pencatatan dan pelaporan

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi

  1. Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan ABH? (misal: Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota)
  2. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? ….. anak dari ….. anak yang diproses
  3. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? ….. anak dari ….. anak yang diproses
  4. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat pengadilan? ….. anak dari ….. anak yang diproses
  5. Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? ….. anak dari ….. anak yang diproses
  6. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas)? ….. anak dari ….. anak yang diproses
  7. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan ABH? Jika Ya, apa bentuk kemitraannya?
    (a) LKSA
    (b) LPKS
    (c) Bapas
    (d) Ormas
  8. Apakah ada kemitraan dengan media massa, dalam penanganan ABH? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya?
    (a) Konten responsif anak
    (b) Merahasiakan identitas anak
    (c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak
    (d) Memfasilitasi ruang konseling

Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
Apakah tersedia peraturan terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme? (misal : Peraturan Daerah,  Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota)

  1. Ada berapa orang anak yang menjadi korban jaringan terorisme?
  2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme? (misal : memperkuat Pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air
  3. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat/dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme ? Jika Ya, apa bentuk kemitraannya?
    (a) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme
    (b) Konseling tentang bahaya terorisme
    (c) Rehabilitasi sosial
    (d) Pendampingan sosial
  4. Apakah ada kemitraan dengan media massa dalam penanganan anak korban jaringan terorisme? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya?
    (a) Konten responsif anak
    (b) Merahasiakan identitas anak
    (c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak
    (d) Memfasilitasi ruang konseling

Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani

  1. Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya? Jika Ya, apa bentuknya? (misal : Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Walikota)
  2. Berapa jumlah anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya? …… anak
  3. Dalam kasus-kasus apakah?
    (a) Anak dari ibu yang terjebak dalam eksploitasi seksual…….orang
    (b) Anak dari koruptor…….orang
    (c) Anak dari orang tuanya terinfeksi HIV/AIDS atau jenis penyakit menular lainnya…..orang
    (d) Anak yang orangtuanya bekerja sebagai TKI…. orang
    (e) Anak dari orang tua diduga teroris …..orang
    (f) Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami… orang
    (g) Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orangtuanya… orang
    (h) Anak yang orangtuanya pengguna atau mantan pengguna narkoba…orang
    (i) Anak yang orangtuanya mantan pelaku tindak pidana kejahatan…orang
  4. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah stigmatisasi? (misal : Sosialisasi, Diskusi, Pertemuan adat)
  5. Upaya apa yang dilakukan menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi? (misal : pencatatan dan upacara adat)
  6. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan anak korban stigmatisasi? Jika Ya, apa bentuk kemitraannya?
    (a) Sosialisasi
    (b) Pemberian modal usaha untuk keluarga
  7. Apakah ada kemitraan dengan media massa, dalam penanganan anak korban stigmatisasi? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya?
    (a) Konten responsif anak
    (b) Merahasiakan identitas anak
    (c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak
    (d) Memfasilitasi ruang konseling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *